“Lokakarya Menyiapkan Skema Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat sebagai Penerima Manfaat Utama Pendanaan Karbon dan Mendukung Target Penurunan Emisi GRK  di Indonesia” diselenggarakan pada 29-31 Mei 2012 di Hotel Mercure Padang.  Lokakarya yang dinisiasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI dan bekerjasama dengan Pemda Sumatera Barat ini dihadiri oleh 130 orang yang terdiri dari stakeholder Pemda Propinsi dan Kabupaten sumatera Barat, LSM/NGO, Para pelaku DA propinsi contoh, tokoh masyarakat dan dinas terkait.  Lokakarya juga menghadirkan beberapa narasumber lain yaitu Mubariq Ahmad (Satgas REDD+), Haryadi Hilman (Kemenhut), Kirsfianti Ginoga (Kemenhut), Rachmat Hidayat (WARSI), Dodo Sambodo (Kementerian LH) dan Bernadinus Steni  (HUMA).

Lokakarya dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, sekaligus merupakan keynote speaker yang menyampaikan tentang “Kebijakan dan Strategi Sumatera Barat dalam Perluasan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Menurunkan Deforestasi dan Degradasi Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan” Sumatera Barat telah terpilih menjadi salah satu propinsi perioritas REDD+ dan diharapkan dapat memanfaatkan pendanaan karbon nasional, khususnya melalui skema hutan nagari seluas 250.000 ha”.

Saat ini sudah ada 2 areal hutan nagari yang telah mendapat SK Menteri Kehutanan dan SK Gubernur untuk Hak Pengelolaan Hutan Nagari untuk Nagari Simanau di Kabupaten Solok dan Simancung Kabupaten Solok Selatan. Dinas Kehutanan juga telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung hal itu, Pusat Litbang Perubahan Iklim melalui kegiatan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FKHH) atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) akan membantu dalam kegiatan capacity building melalui workshop MRV dan Pembuatan Plot Sampel Permanen. Demikian disampaikan oleh Kirsfianti Ginoga yang pada kesempatan tersebut menyampaikan berbagai pembelajaran yang dapat diambil dari salah satu kegiatan Demonstration Activities ITTO Meru Betiri, dalam presentasi“ DA TN Meru Betiri,Jawa Timur dan Rencana Kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Sumatera Barat”.

Dengan kondisi pemilikan hak dan pengelolaan yang pasti, maka akan terhindar dari konflik lahan yang merupakan salah satu kendala implementasi REDD ke depan. Oleh karena itu Hutan Nagari sangat potensial untuk di dukung pendanaan karbon. Terkait target dimaksud maka dibutuhkan pendanaan dan bantuan teknis dari pihak terkait khususnya dari Pemerintah Pusat dan lembaga-lembaga donor.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerah “Buku Usulan Sumatera Barat sebagai Propinsi Percontohan untuk Mekanisme REDD+“ kepada Bapak Mubariq Ahmad, yang mewakili Satgas REDD+.

Materi lokakarya

1. Kebijakan dan Strategi Sumatera Barat Dalam Perluasan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Menurunkan Deforestasi dan Degradasi Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

2. Strategi Nasional& Pendekatan Umum Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Propinsi

3. DA TN Meru Betiri, Jawa Timur  dan Rencana Kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Sumatera Barat

4. Prespektif CBFM Sebagai Salah Satu Skema Utama Penerima Manfaat Pendanaan Karbon Untuk Penurunan Kemiskinan Dan Resolosi Konflik

5. ProKlim sebagai Penguatan Inisiatip Pengelolaan SDH Berbasis Masyarakat

6. Prinsip, Kriteria, dan Indikator Safeguards Indonesia - PRISAI

7. Inisiatif Hutan Nagari dan Potensi Perluasannya di Sumatera Barat serta Kontribusinya Terhadap Penurunan Gas Rumah Kaca