FAQ

Hal-hal yang sering ditanyakan tentang REDD

Berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan oleh deforestasi dan degradasi hutan?

Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam laporannya tahun 2007 memperkirakan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi kurang lebih 17% dari keseluruhan seluruh jumlah emisi gas rumah kaca, lebih besar dari sektor transportasi global. Deforestasi dan degradasi hutan menempati urutan keempat setelah sektor energi global (26%) di posisi kedua dan sektor industri (19%) di posisi ketiga.

Apakah yang dimaksud dengan REDD?

REDD adalah skema untuk memberikan insentif bagi negara-negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dengan menekan tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Insentif ini dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari dengan menyediakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Pengurangan emisi atau ‘deforestasi yang dihindari’ dapat diperhitungkan sebagai kredit karbon. Kredit tersebut selanjutnya dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melindungi hutannya.

Apa perbedaan antara REDD dan REDD+?

REDD+ merupakan perluasan dari REDD, yang menambahkan areal peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD berupa peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon.

Skema REDD+ tampak sederhana secara konsep, namun bagaimana secara implementasi?

Implementasi skema REDD+ cukup rumit dan melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada paling tidak empat tantangan besar yang sudah diidentifikasi:

  • Teknologi penghitungan karbon
    Untuk memberikan nilai bagi sebidang lahan berhutan yang berpotensi menyimpan karbon, kita harus dapat menghitung secara tepat berapa jumlah karbon yang tersimpan. Teknologi baru seperti citra satelit dan pembuatan model komputer akan memudahkan penghitungan cadangan karbon secara cepat dan tepat. Sistem yang transparan untuk melakukan penghitungan dan verifikasi pengurangan emisi saat ini sudah banyak tersedia. Pertanyaannya, terjangkau dan ekonomiskah teknologi ini?
  • Pembayaran insentif
    Bagaimana cara suatu negara dapat memperoleh pembayaran dan dalam bentuk apa kompensasi tersebut diberikan? Siapa yang nantinya akan menerima pembayaran untuk upaya melindungi kawasan hutan tertentu: pemerintah nasional, masyarakat sekitar hutan atau perusahaan kayu? Negara donor menghendaki agar pembayaran dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah negara yang berpeluang memperoleh keuntungan dari skema REDD+, sudah barang tentu ingin mengatur distribusi pembayarannya.
  • Akuntabilitas
    Jika pembayaran REDD dilakukan, namun hutan tetap saja dirusak, apa yang akan terjadi? Akuntabilitas terkait dengan jaminan bahwa pembayaran karbon dapat mewujudkan perlindungan hutan yang berkelanjutan.
  • Pendanaan
    Kita di dihadapkan pada beberapa pilihan. Apakah sebaiknya negara maju
    menyediakan dana untuk memberikan penghargaan bagi negara-negara yang dapat mengurangi emisinya dari deforestasi? Atau apakah sebaiknya pengurangan emisi ini dikaitkan dengan sistem perdagangan karbon yang berbasis pasar? Kita perlu mencari mekanisme pendanaan yang paling sesuai.
    Peneliti dan para pembuat kebijakan mulai menyadari bahwa skema REDD tidak akan menjadi solusi yang cocok untuk semua keadaan di setiap negara. Cara terbaik yang mungkin dilakukan dalam merancang dan menerapkan REDD secara global adalah memberikan kesempatan bagi negara-negara peserta untuk melakukannya secara paralel dengan berbagai model yang berbeda.

Berapakah biaya REDD+ dan dari mana dana tersebut diperoleh?

Menurut Stern Review on the Economics of Climate Change, dana yang dibutuhkan untuk memotong hingga setengah emisi dari sektor hutan sampai dengan tahun 2030 dapat berkisar antara US$17 miliar dan US$33 milyar per tahun.
Uang dapat datang secara langsung dari skema pendanaan internasional atau program pemerintah nasional. Sebagian kecil dana sudah tersedia bagi proyek percontohan REDD melalui pasar karbon sukarela, namun sebagian besar uang yang akan disalurkan melalui pasar atau dana baru sebagai hasil negosiasi UNFCCC belum akan tersedia dalam beberapa tahun mendatang.

Apa manfaat skema REDD+ bagi Indonesia?

Sebagai salah satu anggota komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim, salah satunya melalui skema REDD+ untuk meminimalkan kerusakan hutan. Ini juga merupakan kepentingan nasional, yang menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa. REDD dapat mendukung upaya reformasi baik yang telah atau sedang dilakukan di sektor kehutanan Indonesia, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas maupun transfer teknologi.

Bagaimana hak masyarakat dalam REDD+?

Yang perlu dipahami dalam skema REDD+ ini adalah segala upaya di dalamnya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan perbaikan lingkungan.
Skema REDD+ merupakan pilihan, dan bukan kewajiban bagi masyarakat. Peranan penduduk asli dan masyarakat tradisional dalam skema REDD+ sangat penting. Mereka harus dilibatkan lebih banyak lagi dalam proses pengambilan keputusan dan upaya-upaya untuk membawa keuntungan sosial dan ekonomi, seperti pendistribusian insentif dan jaminan bahwa lahan dan hak mereka terhadap sumber daya hutan diakui.

Apa saja peluang masyarakat dalam skema REDD+?

Masyarakat sebagai pengguna dan pemelihara hutan mempunyai peran serta langsung dalam skema REDD+. Hal ini diperkuat oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan menerbitkan draft Peraturan Menteri Kehutanan (permenhut) mengenai tata cara pelaksanaan REDD+. Masyarakat yang memiliki ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, ijin pengelolaan hutan adat dan pemilik hutan hak dapat secara langsung mengajukan diri sebagai pemrakarsa REDD kepada Menteri Kehutanan.

Masyarakat akan memperoleh insentif sesuai dengan penurunan emisi yang dihasilkan dari areal hutan yang menjadi lokasi REDD+. Skema ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Siapa yang memperoleh keuntungan dari REDD+?

Keuntungan skema REDD+ lebih luas daripada REDD karena praktek yang diterapkan akan tetap memberikan akses pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan hutan lestari. Inisiatif penghijauan di kawasan hutan yang gundul dan terdegradasi juga dipertimbangkan dalam skema REDD+. Lebih banyak negara yang akan mendukung atau meratifikasi REDD+ sebagai bagian dari kesepakatan perubahan iklim di masa yang akan datang. Namun perlu diperhatikan bahwa skema REDD+ memerlukan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi seluruh kategori dan dapat menyebabkan terjadinya biaya transaksi dan implementasi yang lebih besar.

Apa yang dimaksud dengan provinsi percontohan REDD+?

Provinsi percontohan adalah propinsi yang dipilih sebagai lokasi untuk menguji coba dan memantau kemajuan menuju kesiapan REDD+ nasional. Pembentukan provinsi percontohan ini tindak lanjut dari Konferensi para pihak ke-13 (COP 13) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007, Keputusan 2 bahwa negara-negara maju akan bekerja sama dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang termasuk dukungan keuangan, pengembangan kapasitas dan alih teknologi dari negara-negara maju.

Dalam kegiatannya, aktivitas percontohan (demonstration activity/DA) untuk REDD+ dibentuk di berbagai wilayah dan propinsi sebagai fungsi pembelajaran selama fase persiapan. Pada pembangunan DA juga sebagai pembelajaran untuk membangun komitmen dan sinergitas antar pigak juga dalam sistem MRV karbon.Kegiatan DA meliputi kegiatan terkait metodologi, kebijakan dan pelibatan seluruh komponen baik masyarakat maupun pemerintah. Kalteng merupakan salah satu contoh Propinsi Percontohan berdasarkan LoI sebesar USD 1 milyar yang dikelola Satuan Tugas Nasional REDD+ dan Sulteng (UN REDD).

Apa yang dimaksud dengan sistem MRV REDD+?

Sistem MRV adalah sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ secara berkala, sahih, akurat, menyeluruh, konsisten dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja (perfomance) pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK melalui REDD+. Perlunya sistem MRV sebagai dasar pemberian insentif REDD+.

Kegiatan MRV terdiri atas (1) Monitoring yaitu proses koleksi data dan penyediaan data. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari deteksi remote sensing; (2) Reporting yaitu prose pelaporan secara formal hasil penilaian ke UNFCCC dengan format sesuai standar yang telah dibuat IPCC Guidelines and GPG (3) verification yaitu proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.

Di tingkat daerah pelaksanaan MRV perlu dilaksanakan melalui proses (1) penetapan REL/RL pada tingkat Propinsi/Kabupatn/kota (2) penyusunan PERDA untuk inventasisasi GRK; (3) penetapan lembaga daerah yang bertanggung jawab dalam menjoordinasikan pelaksanaan inventarisasi GRK; (4) penyusunan pedoman/panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dans erapan karbon dan (5) pelaksanaan training baik dalam pengumpulan data dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan rencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan

Bagaimana pelibatan dalam MRV

Secara umum peran dan pelibatan masyarakat dalam MRV adalah:

  1. Partisipasi: pendekatan pelibatan masyarakat dalam pengukuran, pemantauan dan verifikasi (diberikan ketrampilan)

  2. Kontribusi: dorongan untuk melakukan kontribusi dalam menjaga dan menambah stok karbon (kesepakatan/peraturan lokal, menjaga/patroli pengamanan dan penanaman)

  3. Pembagian manfaat/insentif : pada waktunya masyarakat mendapat insentif atas partisipasi dan kontribusinya dalam REDD+ jadi jelas hak-hak karbonnya dan kejelasam distribusinya.

  4. Adanya kepastian areal/lahan sehingga terjaminnya kejelasan pembagian manfaat (hak kelola/hak adatnya).

Dalam berbagai kesempatan sering disebutkan bahwa salah s atu kunci keberhasilan REDD+ adalah pentingnya jarinag pengaman yang disebut FPIC atau Padiatapa?apa yang dimaksud padiatapa?

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan REDD+ adalah pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat adat/ lokal yang tinggal dekat kawasan hutan karena mereka akan terkena dampak langsung pelaksanaan REDD+. Untuk itu, diperlukan safeguards (kerangka pengaman) yang menjamin masyarakat adat/lokal di kawasan hutan dapat turut mengambil keputusan dilaksanakan atau tidaknya REDD+ di daerahnya. Salah satu kerangka pengaman adalah penerapan prinsip Free, Prior, Informed, and Consent (FPIC) dengan terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Padiatapa adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebuah program REDD+ dilaksanakan dalam wilayah mereka. Kemudian berdasarkan infromasi awal tersebut, masyarakat secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (Consent) atau menolak.

Tujuan Padiatapa: Untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan program/proyek/kegiatan REDD+ bagi masyarakat adat/lokal yang kehidupan dan hak-haknya akan terkena pengaruh. Padiatapa juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat adat/lokal

Arahan pelaksanaan PADIATAPA dalam Stranas REDD+:

  1. Mencakup masyarakat: (a) adat; (b) lokal; (3) terkena dampak
  2. Tanpa paksaan, intimidasi, manipulasi, tekanan
  3. Dengan partisipasi penuh dan efektif pada setiap tahapan yang relevan. Partisipasi dapat dilakukan melalui perwakilan/organisasi yang diputuskan sendiri oleh masyarakat
  4. Dengan informasi lengkap, berimbang, jujur, tidak bias, mudah dimengerti, mencakup alternatif pilihan bagi masyarakat beserta konsekwensinya.
  5. Dimungkinkan bentuk-bentuk persetujuan: (a) penuh; (b) sebagian; (c) bersyarat; (d) sementara; (e) opsi lain yang dibangun bersama
  6. Dengan rentang waktu yang cukup sebelum izin dikeluarkan dan kegiatan dimulai dengan menghormati tata cara dan tata waktu setempat
  7. Sebagai awal dari proses konsultasi dan komunikasi yang berkesinambungan/berkala dibuat protokol komunikasi dan penyampaian keberatan