Pers

Menteri LHK Komit Pulihkan Areal Bekas Peti Di Taman Nasional Lore Lindu

Nomor : SP. 75 /HUMAS/PP/HMS.3/9/2016


Jakarta, Biro Humas, Jumat 16 September 2016. Menteri LHK, Siti Nurbaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Sudarto untuk membicarakan permasalahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dongi-Dongi yang masuk kedalam kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Pertemuan diadakan di Kantor Pusat Kementerian LHK, Jakarta (15/9)

Dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Sudarto menjelaskan kepada Menteri LHK bahwa PETI di Dongi-Dongi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah telah ditertibkan dua kali yaitu pada akhir bulan Maret dan Awal Bulan September tahun 2016. Langkah penertiban dan penegakan hukum ini terwujud melalui kerjasama antara Balai Besar TN Lore Lindu, Polda Sulawesi Tengah dibantu oleh Pemprov Sulawesi Tengah, Pemda Poso, Pemda Sigi dan Pemkot Palu, serta dengan instansi lainnya.

Pasca dua kali upaya penertiban itu, saat ini kondisi lokasi PETI itu clean and clear dari para penambang ilegal. Lokasi sudah ditinggalkan oleh para penambang, namun masih terus dijaga oleh sekitar 100 aparat gabungan karena disinyalir ada upaya para penambang ilegal untuk masuk dan menambang lagi disana.

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan, “Terakhir sudah 10 ribu penambang rakyat ilegal yang masuk ke kawasan dan itu bukan hanya orang dari Sulawesi Tengah, ada juga orang dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Makassar, Sulawesi Tenggara bahkan dari Jawa. Ini karena mereka didukung oleh cukong-cukong yang punya modal”, ujarnya.

Oleh karena itu perlu segera dilakukan upaya pemulihan lokasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama seluruh instansi. Pelibatan aparat penegak hukum menurut Wakil Gubernur akan menjadi pesan agar penambang ilegal tidak berani lagi masuk untuk menggali tambang di lokasi ini.

Menanggapi penjelasan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut Menteri LHK mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan dan berterima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh elemen yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah. Menteri LHK juga menyatakan bahwa dia telah mendata ada 352 kasus PETI diseluruh Indonesia, yang berada di Taman Nasional Lore Lindu menjadi salah satu yang terbesar selain juga PETI yang terjadi di Gunung Botak, Pongkor dan Banyuwangi.

Untuk PETI di Taman Nasional Lore Lindu ini, Menteri LHK meminta kepada jajarannya mendukung upaya pemulihan dan rehabilitasi hutannya dengan penanaman pohon. Menteri LHK juga meminta agar upaya pemulihan direncanakan dengan baik dan memiliki desain lapangan yang baik. “Kalau sudah begini maka langkah utamanya adalah pemulihan, ini sudah betul, tetapi yang paling penting dilangkah pemulihan ini adalah desain lapangannya yang harus baik”, ujarnya.

Untuk upaya rehabilitasi ini, Kementerian LHK menyiapkan 17.000 bibit siap tanam yang merupakan bibit dari jenis endemik kawasan tersebut.

Menteri LHK juga menginstruksikan jajarannya terutama Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar turun langsung ke lokasi sekaligus melakukan observasi dan membantu penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Polda.

Disinggung pula keberadaan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang mengadvokasi PETI di Taman Nasional Lore Lindu yang dianggap kontraproduktif terhadap upaya penyelesaian masalah yang sedang dilakukan oleh seluruh elemen di Sulawesi Tengah. Selain karena kontraproduktif, APRI juga menggunakan logo Kementerian LHK, sehingga seolah-olah langkah mereka memiliki legitimasi dari Kementerian LHK.

“Kita memang memiliki komunikasi dengan APRI, tapi untuk kasus ini saya minta kepada Dirjen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memanggil APRI dan memerintahkan agar menghentikan segala kegiatannya di lapangan karena ini sangat tidak pas”, tegas Menteri LHK menanggapi keluhan atas langkah APRI tersebut.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas, Novrizal HP: 0818432387