Pers

Indonesia dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim

Nomor : SP. 72/HUMAS/PP/HMS.3/8/2016

Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Selasa 13 September 2016: Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week) yang diselenggarakan oleh Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda dan Swedia. Pekan Diplomasi Iklim ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan KTT Perubahan Iklim di Paris (COP 21) dan menyambut KTT Perubahan Iklim di Marrakesh (COP 22) dan merupakan upaya untuk mempromosikan upaya-upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan upaya tersebut kepada masyarakat Indonesia.

Menekan bumi dari kenaikan suhu sebesar 20C, merupakan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Paris. Hingga tahun ini, delapan negara telah meratifikasi perjanjian ini. Peran Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi, dengan jumlah hutan terbesar ke-2 di dunia, Indonesia menjadi negara paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar ke-2 dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia mendorong melakukan skema Perhutanan Sosial untuk tetap menjaga tertutupnya lahan-lahan hutan. Salah satu kebijakan menjaga kenaikan suhu bumi yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjadi negara pertama yang membuat sistem legalitas kayu FLEGT untuk memerangi illegal logging”.

Corrine Breuzé Duta Besar Prancis untuk Indonesia mengatakan, “Kita perlu melihat Perjanjian Paris bukan sebagai hasil melainkan sebagai awal menuju dunia yang sungguh-sungguh bebas karbon. Pekan Diplomasi Iklim yang dilaksanakan hari ini (13/9/2016), dibuat sebagai sebuah bentuk keinginan kita untuk menjaga dunia dari perubahan iklim dan mencari cara untuk menciptakan kesadaraan akan dampak yang dihasilkan perubahan iklim. Prancis bangga menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang telah merampungkan prosedur internal untuk dapat meratifikasi. Bersama dengan Maroko yang menjadi ketua COP mendatang, Prancis sebagai ketua COP saat ini menghimbau para mitra, termasuk Indonesia, untuk mendukung upaya bersama kita. Prancis juga tengah mensosialisasikan Agenda Aksi dan sangat mendukung upaya negara-negara berkembang dan negara-negara berkekuatan ekonomi baru untuk menerapkan niatan kontribusi nasional atau National Determine Contribution (NDC) mereka”.

Hingga saat ini, Perjanjian Paris telah diratifikasi oleh 28 negara dan diharapkan pelaksanakan perjanjian ini dapat berlaku efektif sebelum tahun 2020. Diplomasi Iklim ini juga bertujuan untuk membangun transparansi atas tiap kebijakan tiap negara yang telah meratifikasi perjanjian Paris dan mendorong dibuatnya kebijakan-kebijakan yang lebih memihak kepada lingkungan hidup terutama dalam bidang tata kelola kehutanan. Upaya menekan suhu bumi ini juga perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta sebagai pelaku industri melalui skema pembiayaan (Climate Finance) yang dapat diambil dari sumber-sumber publik, swasta, yang dapat digunakan untuk melaksanakan program- program adaptasi perubahan iklim.

“Uni Eropa berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris dan ingin mendorong seluruh negara anggota G20 untuk melakukan hal yang sama. Uni Eropa juga merasa senang dengan ikutnya Amerika Serikat dan Tiongkok, dua dari penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, telah ikut meratifikasi perjanjian Paris ini. Eropa telah memiliki sebuah kebijakan perubahan iklim yang komprehensif selama bertahun-tahun dan tengah mengembangkan hukum yang akan mendukung pencapaian target Uni Eropa di tahun 2030,” kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa.

Uni Eropa memiliki target untuk menurunkan produksi gas rumah kaca mereka sekitar 40% pada tahun 2030, dengan harapan juga mampu melakukan efisiensi penggunaan energi sebesar 27% pada 2030 nanti. Untuk mendukung Indonesia dalam isu perubahan iklim ini, Uni Eropa membantu Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut, hal ini dilakukan mengingat emisi gas rumah-kaca lahan gambut ASEAN secara keseluruhan setara dengan akumulasi emisi dari Jerman, Inggris dan Prancis. Indonesia secara khusus juga akan memfokuskan diri pada produksi bahan baku dan industri ramah lingkungan, efisiensi energi, serta dorongan untuk terciptanya kebijakan dan undang-undang.(*)

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Novrizal Tahar, HP: 0818432387