Pers

Menteri LHK dan Kapolri Sepakat Tuntaskan Kasus Karhutla Sesuai Peraturan yang Berlaku

Nomor : SP. 67 /HUMAS/PP/HMS.3/9/2016

Jakarta, Biro Humas, Rabu 7 September 2016. Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menemui Menteri LHK Siti Nurbaya di Ruang Kerja Menteri LHK, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Seusai pertemuan Menteri LHK mengungkapkan bahwa telah sepakat dengan Kapolri terkait penyeleasian kasus karhutla yang akan terus dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

“Saya dan kapolri sudah empat puluh menit bicara, kita sepakat beberapa hal, yaitu terkait penanganan kasus karhutla kita akan melangkah sesuai dengan aturan hukum, jangan ada asumsi-asumsi atau praduga atau wacana yang berisi analisis dari aparat yang akan membingungkan publik”. Ujarnya

Selanjutnya Menteri LHK juga menjelaskan bahwa Kementerian LHK dan Polri selalu bersinergi dengan baik dalam menyelesaikan karhutla di Indonesia. “Kami kompak Kementerian dan Polri dalam melangkah untuk mengatasi kejahatan kebakaran hutan dan lahan”, tegas Menteri LHK. Polri jelas memberikan dukungan penuh kepada Kementerian LHK dalam upaya perang melawan kejahatan karhutla.

Selain itu Kementerian LHK juga terus melakukan upaya penegakan hukum dengan pendekatan multidoors melalui instrumen sanksi administratif maupun penuntutan perdata kepada korporasi yang diduga melakukan kejahatan karhutla. Untuk jalur hukum pidana Menteri LHK akan terus memberikan dukungan dan koordinasi dengan Kapolri dan jajarannya di pusat dan di daerah.

Sementara itu terkait kasus dugaan penyanderaaan terhadap tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan (Polhut) di Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kapolri menegaskan bahwa, “Segera kita akan turunkan tim dari Mabes Polri, saya sudah membawa Kadiv Propam, saya minta Kadiv Propam turun langsung ke lokasi kejadian kita akan coba selidiki secara komprehensif, permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya dugaan penyanderaan ini, apakah penyanderaan ini memenuhi unsur pidana”.

Polri akan mencari motif yang melatarbelakangi hal tersebut. “Apa motifnya ini yang penting. Motif ini apakah sekedar mengahalang-halangi atau ada motif lain yang mungkin merasa ada ketidakadilan dalam penananganan penyelidikan itu atau yang lain. Nanti motif itu akan kita sampaikan apapun hasilnya, prinsip kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh temasuk juga dari internal kepolisian disana dan polres juga akan kita lakukan pemeriksaan termasuk pihak pihak lainnya”, tegasnya.

“Kapolri memberikan dukungan penuh kepada Kementerian LHK dalam upaya perang melawan kejahatan Karhutla. Prinsip dan komitmen kami dari Polri sangat mendukung upaya-upaya dari KLHK bersama-sama untuk menangani permasalahan Karhutla, diantaranya ada permasalahan pidana yang terjadi seperti pembakaran dan lain-lain”, tegas Kapolri.

Kapolri juga mencontohkan bahwa Polri sudah banyak melakukan proses hukum pada kasus karhutla, ini menunjukan komitmen Polri untuk memberantas pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup luas.

Kemudian menanggapi kasus pemberian status SP3 pada beberapa korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla, Kapolri menekankan bahwa penetapan itu dilakukan sebelum dirinya menjabat Kapolri, yaitu pada periode Bulan Januari – Mei 2016 sebelum dirinya diangkat menjadi Kapolri pada Bulan Juli 2016, namun dia menjelaskan jika siapapun boleh mengajukan praperadilan untuk membuka kembali kasus yang sudah di SP3 itu.

“Karena SP3 adalah produk hukum maka hanya dapat dibuka kembali kalo ada praperadilan. Siapapun boleh mengajukan praperadilannya, pihak-pihak yang merasa dirugikan, rekan-rekan LSM silahkan kalo nanti diterima praperadilannya kita bisa buka kasus kasus itu lagi”, ujar Kapolri.

Untuk kedepannya Kapolri sudah mengeluarkan kebijakan tidak boleh mengeluarkan status SP3 pada kasus Karhutla yang melibatkan korporasi.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, Polda, Polres apalagi Polsek yang menangani kasus dugaaan pembakaran hutan oleh korporasi dimasa akan datang tidak boleh mengeluarkan SP3, jadi ini bukan untuk yang sudah terjadi. Kewenangan SP3 hanya dapat dilakukan setelah melaksanakan gelar perkara di Mabes Polri di depan tim gabungan Mabes Polri dari kewilayahan, dari Bareskrim, dari Propam, dari Divisi Hukum dan juga dari Bagian Pengawasan Umum, bahkan dalam gelar itu bila perlu kita akan mengundang tim dari Kementerian LHK berikut kemungkinan dari masyarakat, pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu. Sehingga kita harapkan SP3 korporasi dugaan pembakaran hutan kedepan dilakukan secara terbuka dan tidak ada dugaan yang aneh-aneh”, tegas Kapori. (*)

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Novrizal, HP: 0818432387