Arsip Fokus REDD

Fokus REDD

Perubahan Iklim Sebagai Momentum Melakukan Sinergi Pembangunan di Segala Bidang

BP2LHK Manado (Manado, 10/10/2016)_Perubahan iklim sebagai momentum untuk melakukan sinergi Pembangunan di segala bidang, demikian disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Dr. Syaiful Anwar, M.Sc saat membuka acara Bimbingan Teknis (bimtek) Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (4 - 8/10).

Bimtek dibuka dengan sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) LHK RI No P.33/Menlhk /Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Permen tersebut ditetapkan tanggal 15 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 6 April 2016. Adapun tujuan diterbitkannya Permen tersebut adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemda dalam menyusun aksi Adaptasi PI dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada prinsipnya mitigasi adalah mengatasi penyebab atau menghindari yang tidak dapat dikelola, sedangkan adaptasi adalah mengatasi akibat atau mengelola yang tidak bisa dihindari. Adaptasi dianggap semakin penting karena dampak perubahan iklim pasti dan akan terus terjadi.

Perwakilan Bappeda Prov Sulut Joyke H.D. Mangoendap, SE. mengapresiasi kegiatan bimtek ini. “Sebagai provinsi kepulauan, Sulut sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sedangkan mitigasi PI berupa langkah pencegahan penyebab perubahan iklim telah ada dan dipayungi oleh Pergub no.56 2012 tentang RAD penurunan emisi GRK. Sementara itu kegiatan adaptasi sudah terintegrasi dalam RPJMD 2016-2021,” ujar Mangoendap.

Pada bimtek ini juga disampaikan materi tentang Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) oleh Kardono, S.Hut., MT., MMG staf Subdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan PI. SIDIK menyajikan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Metode penentuan kelas kerentanan menggunakan metode perhitungan indeks sensitifitas, indeks keterpaparan dan indeks kemampuan adaptasi.

“SIDIK dapat diaplikasikan hingga tingkat desa karena menggunakan data Potensi Desa dari Badan Pusat Statistik,” jelas Kardono.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan SIDIK pada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) termasuk  kategori  daerah  yang  relatif  rentan. Terdapat 11 desa termasuk kategori sangat rentan dari total 1693 desa di seluruh provinsi Sulut). Desa sangat rentan tersebut tersebar di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara.

Crosscutting issue: gender, difabel dan kelompok anak disampaikan oleh Ir. Erny B. Tumundo, M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Prov Sulut. Salah satu isu yang menjadi perhatian saat ini adalah kesetaraan gender dalam manajemen kebencanaan dan adaptasi iklim.

“Perubahan iklim yang menyulut bencana berimplikasi pada terciptanya kemiskinan dikalangan perempuan. Namun di saat yang sama perempuan memiliki peran stategis dalam pengendalian perubahan iklim, sebab perempuan adalah agen perubahan bagi keluarga, lingkungan dan komunitasnya,” tutur Tumundo.

Nuraeni, S.Hut, MES Kasubdit Adaptasi Ekologis pada Dit Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI menyampaikan materi tentang adaptasi berbasis ekosistem. Pada dasarnya adaptasi berbasis ekosistem menggunakan layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi secara keseluruhan untuk membantu manusia beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

“Keberadaan ekosistem yang baik akan memberikan dukungan terhadap kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan adaptasi untuk melindungi atau mempertahankan ekosistem dari dampak perubahan iklim sekaligus membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalu jasa dan fungsi yang dihasilkannya,” papar Nuraeni.

Sedangkan kajian risiko adaptasi serta dampak perubahan iklim terhadap ekosistem disampaikan oleh Perdian dari Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian. Penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim berdasarkan dari kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim. Selain itu perlu untuk mempertimbangkan fungsi dan jasa lingkungan yang mendukung bidang-bidang fokus adaptasi.

Program nasional Kampung Iklim (ProKlim) adalah inovasi ‘jemput bola’ KLHK untuk memetakan usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di komunitas lokal di seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) yang memberikan penghargaan terhadap masyarakat pada lokasi setingkat RW/Dusun/Dukuh atau setingkat Kelurahan/Desa yang secara berkesinambungan telah melakukan aksi lokal terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

ProKlim diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan perubahan iklim dan dampaknya, sehingga terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang tahan akan risiko berubahnya iklim serta rendah emisi karbon yang disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, pemahaman dan kapasitas masyarakat di wilayah setempat. Sejauh ini sudah tercatat 900 kampung iklim dari target 2000 kampung iklim pada tahun 2019.  Khusus untuk Provinsi Sulut terdapat 15 kampung iklim yang tersebar di Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow, Bitung, Kotamobagu, dan Minahasa Utara.

Peserta bimtek dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat rencana adaptasi berbasis ekosistem berdasarkan kondisi dan permasalahan di daerah masing-masing. Penyusunan pilihan adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan: kajian kerentanan dan risiko iklim, kondisi karakteristik daerah, ketersediaan sumberdaya dan program-program di daerah serta perencanaan program-program pembangunan daerah.

Kerjasama antar-lintas SKPD sangat diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program aksi adaptasi. Hasil diskusi kelompok menyimpulkan beberapa lokasi yang menjadi prioritas kawasan adaptasi di Sulawesi Utara adalah kawasan konservasi Bunaken, Danau Bulilin di Minahasa Tenggara, Danau Tondano di Minahasa, sumberdaya air dan pertanian di Gunung Lolombulan, serta Tahura Gunung Tumpa-Wori.

Narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan di Quality Hotel Manado ini berasal dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Bappeda Provinsi Sulut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Prov Sulut dan Departemen Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor.

Acara diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (Prov. Sulut), Dinas Kehutanan Prov. Sulut, Dinas Kesehatan Prov. Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut, Badan Penanggulangan Benccana Daerah (BPBD) Prov. Sulut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado, Dinas Kesehatan Minahasa, Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa, BLH Minahasa, Bappeda Minahasa Selatan (Minsel), Kantor Lingkungan Hidup Minsel, BPBD Minsel, Bappeda Minahasa Tenggara (Mitra), BKSDA Sulut,  BP2LHK Manado, BPDAS Tondano, BTN Bunaken, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratu Langi, Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) Wilayah Sulawesi serta Balai PPI dan Karhutla Wilayah Papua.***Nurlita Indah Wahyuni (Peneliti BP2LHK Manado)