Arsip Fokus REDD

Fokus REDD

Praktek Slash and Burn Pemicu Kebakaran di Riau

BP2TSTH (Pekanbaru, 29/08/2016)_ Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc., Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menyatakan bahwa 99% kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Prop. Riau akibat adanya pembukaan lahan dengan cara bakar atau praktek Slash and Burn. Hal ini disampaikan pada acara Forum Group Discussion (FGD) Mitigasi Praktek Slash and Burn di Kantor Balai Besar KSDAE Pekanbaru-Riau, Rabu (24/08).

“99% kasus karhutla di Riau disebabkan oleh ketidakjelasan pemilik lahan, kebutuhan lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta konflik tenurial. Hal-hal tersebut mendorong pembukaan lahan dengan cara membakar lahan yang memicu bencana kebakaran dan kabut asap,”kata Tachrir.

Pernyataan ini juga didukung oleh data yang disampaikan oleh Dr. Ir. Mahfud, MP., Kepala Balai Besar KSDAE Riau yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2016, jumlah hotspot kebakaran di Riau berkurang signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah hotspot pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, sebagian besar hotspot yang ada terdapat di luar kawasan hutan.

Di sisi lain,  Ir. R. Gunawan H. Rahmanto, M.Si., Kepala Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) menyatakan bahwa berdasarkan data kajian dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Litbang dan Inovasi (BLI), pembukaan lahan dengan cara membakar lahan memang menekan biaya yang sangat signifikan. Oleh karena itu, cara ini sangat disukai oleh masyarakat/petani tanpa memikirkan dampaknya yang menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar akibat adanya kebakaran hutan.

Supartono, S.Hut., MP., Kepala Bidang KSDA Wilayah II pada Balai Besar KSDA Riau di Siak menyatakan bahwa akar permasalahan karhutla di Riau sudah jelas yaitu adanya praktek slash and burn.

“Harus ditemukan solusi untuk mengelola lahan tanpa bakar. Instansi litbang harus mampu menjawab permasalahan ini,”tegas Supartono.

Terkait hal tersebut, Gunawan menyatakan bahwa BLI telah menemukan beberapa kajian terkait penanganan hal tersebut, antara lain: 1). Sistem kanalisasi untuk mengeringkan lahan harus dihindari; 2). Lahan gambut sebaiknya ditanami dengan tanaman asli/endemik lahan gambut seperti jelutung, gelam, bira-bira, aren, kopi excelsa dan beberapa jenis tanaman yang memiliki prospek ekonomi lainnya; 3). Perlu adanya regulasi pemberlakuan insentif dan disinsentif kepada penggarap lahan untuk menghindari terjadinya praktek slash and burn.

“Penanganan pencegahan karhutla merupakan problem yang cukup kompleks terutama dalam hal meminimalisir cara pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan, terlebih lagi di lahan gambut,”kata Gunawan.

Tachrir menambahkan bahwa juga ada cara efektif yang bisa ditempuh yaitu dengan pemberdayaan masyarakat terutama petani/penggarap lahan yang terlibat untuk aktif mencegah maupun menanggulangi kebakaran.

Menurut Tachrir, dana untuk hujan buatan bisa dialokasikan ke bantuan sarana prasarana ataupun bantuan ke desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan sehingga bisa meningkatkan peranan masyarakat dalam karhutla.

Sedangkan, Edward Hutapea,S.Si., Kasi Wilayah II BPPH Wilayah Sumatera, menyatakan bahwa untuk mengatasi praktek slash and burn di Riau dari segi hukum harus ada perbaikan regulasi yang tegas tanpa tebang pilih.

“Penegakan hukum melibatkan semua pihak terkait sesuai dengan tusi masing-masing,”tegas Edward.

FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Lingkungan PP Muhammadiyah dan Jusuf Kalla School of Government berkolaborasi dengan BBKSDAE telah menghasilkan beberapa penilaian dari para pemangku kepentingan terkait karhutla antara lain SDM, anggaran, aktor pembakar, dan penguasaan lahan oleh elit.

FGD yang bertujuan untuk memetakan dan mengatasi permasalahan penangangan kebakaran hutan dan lahan di Riau dihadiri oleh UPT KLHK lingkup Riau, Dinas Kehutanan Prop. Riau, KPH Wil. Riau, Perwakilan dari PP Muhammadiyah serta beberapa Universitas di Riau. Hal ini disadari bahwa masalah karhutla harus diselesaikan secara kolaborasi bukan masing-masing atau sektoral. ***DR