Berita Kementerian Kehutanan

Hutan Tanaman Rakyat Solusi Atasi Konflik Kawasan Hutan

Biro Humas Kementerian LHK, (Jambi, 13/08/2016)_Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Hadi Daryanto beserta pejabat di lingkup KLHK melakukan kunjungan kerja ke Desa Hajran, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Sabtu, 13 Agustus 2016. Pada kesempatan ini, Menteri Siti ditemani Gubernur Jambi, Zumi Zola dan pejabat terkait meninjau langsung ke lokasi HTR yang berlokasi sekitar 20 KM dari desa Hajran.

Pada kesempatan itu, Menteri Siti menegaskan beberapa hal penting dari HTR yaitu; “HTR menjadi salah satu solusi dalam upaya mengatasi konflik. Rakyat ikut mengelola hutan sebagai pemegang izin, kelompok tani dan koperasinya harus kuat. HTR keuntungannya untuk optimalisasi ruang, HTR memberikan akses legal kepada masyarakat dan mengatasi atau solusi timbulnya konflik”. Masyarakat adalah pemegang izin dan pengelola HTR, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Ditambahkan Menteri Siti bahwa konsistensi pengelolaan HTR harus dijaga dan berada pada sebuah jaringan kerja. Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli hutan sangat berperan penting. “Kreativitas masyarakat itu tidak boleh mati. Saya ingin melihat kekuatan dari kelembagaan kita di masyarakat dan itu tampak di sini. Ini adalah bisnis rakyat, biasanya yang mampu mengelola lahan adalah konglomerat tapi ke depan mudah-mudahan menjadi konglorakyat,” ujar Siti memberi semangat kepada masyarakat Hajran agar dapat menjadi pengusaha layaknya konglomerat.

HTR di Provinsi Jambi seluas 58.408 hektar. Tahun 2015, desa Hajran mendapatkan pencadangan HTR seluas 1.272 hektar. Komoditas tanaman diantaranya adalah pohon jabon, pohon karet, durian, nangka dan mangga.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka melestarikan sumber daya hutan. HTR merupakan sebuah skema perhutanan sosial bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Pembangunan HTR juga merupakan salah satu cara yang gencar dilakukan pemerintah melalui Kementerian LHK untuk mengatasi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

Pemerintah bertekad untuk mewujudkan fungsi hutan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dari terobosan yang dibuat dalam rangka mempermudah izin HTR. Kewenangan perizinan yang awalnya berada pada pusat, kini berada di pemerintah daerah.

Di akhir kunjungannya, Menteri LHK meresmikan gedung pusat pembenihan dan pembibitan rakyat tanaman Jabon yang merupakan kerjasama AMPHLA-KAK dan Litbang KLHK melalui Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta.

Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar - 0818432387

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/382