Indonesia Menuju REDD
Salah satu hambatan yang dihadapi tentang REDD dan keterkaitannya dengan kepentingan pembangunan nasional di Indonesia adalah tingkat pengetahuan yang masih harus terus ditingkatkan dalam berbagai level masyarakat termasuk instansi-instansi kunci. Sebagian besar dari kita menganggap bahwa REDD adalah sesuatu yang dapat mendatangkan uang besar hanya dengan menunjukkan bahwa kita punya hutan sekian luas dengan stok karbon tertentu.
Sedikit yang memahami bahwa semuanya memerlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan itu adalah ‘costs’. Kita perlu biaya untuk membangun kapasitas kita, akses dan penerapan teknologi yang diperlukan baik untuk penetapan baseline maupun monitoring serta untuk membangun sistemnya (baik di pusat maupun di daerah), serta kebutuhan untuk mengetahui penyebab deforestasi dan degradasi. REDD adalah peluang, tetapi Indonesia hanya bisa menangkap peluang tersebut bila siap dengan perangkat-perangkat tersebut di atas. Penyiapan perangkat ini perlu dibangun bersama apabila Ingin memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari REDD.
Demikian salah satu benang merah dari Konsultasi Publik mengenai Strategi REDD Readiness Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Wana Mandala Wanabakti Departemen Kehutanan pada 14 September 2009 lalu.
Menteri Kehutanan MS. Kaban, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Strategi Readiness, Indonesia menggunakan pendekatan secara bertahap, yang terbagi dalam 3 garis besar yaitu:
Tahap 1 : Tahap persiapan/identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008)
Tahap 2 : Tahap penyiapan perangkat IPTEK dan kebijakan REDDI/REDDI Readiness (1009-2012)
Tahap 3 : Tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema Konvensi Perubahan Iklim Pasca 2012 (mulai tahun 2013).
Konsultasi publik yang difasilitasi oleh Dr. Ngaloken Ginting ini membuka kesempatan kepada peserta untuk memberi masukan atau berinteraksi secara langsung mengenai Fase Persiapan (Readiness). Konsultasi publik ini dihadiri oleh para pihak dari berbagai unsur yaitu instansi pemerintah, swasta, CSOs, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan mitra kerjasama bilateral dan multilateral di Indonesia.
Tujuan konsultasi publik ini secara rinci yaitu:
- Mengkomunikasikan dan menjaring masukan untuk penyempurnaan “Strategi REDD Readiness Indonesia” dan inisiatif pendukungnya (al. FCPF, UNREDD, FRIS-NCAS)
- Mengkomunikasikan Roadmap Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions)
- Mengkomunikasikan Second National Communation (Laporan Nasional ke Sekretariat UNFCC)
Dalam presentasinya, Wandojo Siswanto selaku Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim Departemen Kehutanan, mengutarakan bahwa Strategi Readiness ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam persiapan perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Skema REDD atau REDD Plus pasca tahun 2012.
Pada tahap kedua ini (Readiness Phase), Indonesia perlu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi REDD pada tahap ketiga apabila Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam skema REDD yang diatur di bawah kerangka Konvensi Perubahan Iklim.
Sesuai Keputusan COP-13 bahwa setiap tahapan upaya ‘Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) di negara berkembang’ memerlukan dukungan financial, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju. Oleh karena itu, Strategy Nasional REDD-Kesiapan (REDDI Readiness) ini juga sebagai alat bantu dalam mengintegrasikan/mensinergikan berbagai initiatif/kegiatan terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia termasuk mengarahkan kegiatan dengan dana bantuan luar negeri (BLN) terkait REDD.
Beberapa masukan di antaranya bahwa dalam proses persiapan Indonesia menuju REDD ini juga harus memperhatikan masyarakat adat yang ada di dalam hutan. Karena sebagai masyarakat yang tinggal di hutan dan sebagai masyarakat asli akan memainkan perannya untuk suksesnya REDDI. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pemanfaatan hutan akan terlibat sebagai kelompok monitoring yang mengamankan sumber daya hutan.
Hasil yang diharapkan dari proses persiapan ini yaitu tersedianya dasar kebijakan/hukum, kelembagaan (termasuk sistem tata kelola), perhitungan karbon nasional dan registrasi nasional, terimplementasinya mekanisme distribusi pembayaran.
Masukan terhadap draft Strategi REDD Readiness Indonesia tersebut dapat disampaikan melalui e-mail datinfo(at)forda-mof.org
* PILI - Green Network
** Sumber dan bahan-bahan presentasi bisa didownload di http://www.forda-mof.org/articles.php?ctg[]=9&aid=845
