[Translate to en:] Para Investor Siap dengan Mekanisme Pendanaan Karbon, Jika Kopenhagen dan Negara-Negara Memberi Kepastian
[Translate to en:] Bangkok, Thailand (29/09/09): Sebuah jajak pendapat terhadap para investor yang mengelola aset sekitar US $ 7 triliun menunjukkan dukungan signifikan bagi perluasan mekanisme pendanaan (termasuk pasar) karbon terhadap 20 persen emisi karbon global akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Namun, dalam jajak pendapat Investor Forest Carbon 2009 yang dilakukan oleh Brunswick Group atas prakarsa Forest Carbon Initiative WWF, terungkap bahwa para investor ini menginginkan adanya kebijakan pembiayaan publik pada tahap awal, kebijakan yang kondusif, kejelasan dalam kesepakatan internasional dan peraturan pemerintah. Hal tersebut menjadi prasyarat sebelum dana swasta dimobilisasi.
Komunitas investor ini berharap Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen Desember akhir tahun ini akan memasukkan REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) sebagai titik penting kerangka kebijakan untuk menurunkan emisi terkait sektor kehutanan.
"Semua kesepakatan global perubahan iklim harus memperhitungkan bahwa hutan memainkan peran penting dalam memerangi pemanasan global," kata James Leape, Director General, WWF International. "Jika kebijakan yang kuat dapat dicapai untuk memastikan pengurangan emisi secara nyata dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas sekitar hutan, para investor dapat memainkan peran kunci dalam mendukung REDD”.
"Kesepakatan di Kopenhagen - digabungkan dengan kemajuan pada inisiatif nasional - akan menjadi sinyal bagi investor bahwa REDD bisa dan akan berhasil, dan akan memastikan hutan berdiri lebih berharga daripada ditebang."
Temuan terpenting dari wawancara mendalam dengan 25 senior manajer lembaga keuangan, analis perdagangan, dan spesialis investor untuk isu sustainability di Eropa, Amerika, dan Asia-Pasifik adalah sebagai berikut:
- Terdapat potensi signifikan bagi perluasan pasar karbon multi-miliar dolar, namun masih perlu prasyarat substansial yang harus dipenuhi oleh REDD supaya berhasil.
- Kesepakatan di Kopenhagen dan perundang-undangan di negara-negara kunci, termasuk AS merupakan prasyarat penting.
- Pendanaan sektor publik menjadi vital sebelum sebuah pendekatan berbasis pasar dapat menampakkan hasil.
- Masalah yang dapat muncul terkait verifikasi dan pemantauan dapat diatasi jika terdapat kerangka politik yang kuat.
- Pemerintah nasional harus memiliki kerangka hukum jangka panjang yang kuat untuk menciptakan kepastian bagi investor.
Jajak pendapat ini juga menemukan bahwa para investor ini memiliki pengetahuan yang tinggi tentang REDD dan melihat potensi yang kuat di masa depan pendanaan karbon. Namun, kemungkinan besar mereka dalam waktu dekat tidak akan berinvestasi tanpa kejelasan komitmen politik, pendanaan, dan pelaksanaan di lapangan oleh negara maju dan negara berkembang.
Para investor juga percaya bahwa compliance market (pasar wajib) karbon akan memberikan insentif yang kuat untuk menghentikan deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan. Lebih dari sepertiga mengharapkan pasar karbon akan berkembang dari voluntary market (pasar sukarela) ke compliance market dalam lima sampai lima belas tahun, jika pendekatan berbasis pasar dapat dipenuhi. Ini akan memerlukan aksi dari pemerintah, termasuk pendanaan sektor publik, untuk memberikan landasan bagi pasar dan mendukung upaya untuk membangun kapasitas hukum dan teknis untuk REDD oleh negara-negara yang memiliki hutan.
Pencapaian penting yang diharapkan para investor adalah kesepakatan dalam perundingan iklim di Kopenhagen yang didukung oleh negara-negara ekonomi penting, seperti Cina dan India, termasuk perundang-perundangan perubahan iklim AS. Kerangka kerja legislatif yang kuat di negara-negara pemilik hutan dipandang sebagai inti dalam mengatasi verifikasi dan pemantauan yang selama ini dianggap menghambat persetujuan terkait REDD di masa lalu.
Para investor memiliki pandangan positif terhadap proposal REDD, yang didukung oleh WWF, dimana isinya mengakui pendekatan bertahap, termasuk program percontohan."REDD penting bagi sebuah solusi iklim, juga sektor keuangan dalam pelaksanaan REDD," kata Donald Kanak, Chairman of WWF’s Forest Carbon Initiative. "Dalam jangka panjang, modal swasta dapat memainkan peran besar, jika kondisi tertentu dipenuhi. Kita perlu pemerintah agar segera membentuk pendanaan yang memadai guna mendukung negara-negara yang memiliki hutan sehingga siap dengan REDD."
Menanggapi penemuan-penemuan dalam jajak pendapat tersebut, Zulfira Warta, Koordinator Pengembangan Proyek REDD, WWF-Indonesia, memberikan penjelasan, "Meski potensi pendanaan karbon sangat besar, namun untuk membuat potensi tersebut menjadi kenyataan memang diperlukan perangkat kebijakan dan kerangka legal yang kuat dan kredibel. Hal ini diperlukan untuk mengurangi resiko dan memberi kepastian kepada para pihak yang berhubungan kegiatan tersebut, termasuk investor dan masyarakat yang tergantung hidupnya pada hutan.”
Informasi lebih lanjut:
Media dan materi terkait dapat ditemukan di www.panda.org /climate
Peserta dalam survei diambil dari lembaga terkemuka di Amerika Serikat, Eropa (Inggris, Jerman, Swiss, Republik Irlandia, Perancis dan Belanda) dan Asia-Pasifik (Jepang dan Australia). Termasuk perusahaan-perusahaan yang bersama-sama mengawasi aset sekitar US $ 7 triliun: Allianz Global Investor, Barclays Capital, Blackrock, Citigroup, EKO Asset Management, F & C Asset Management, Fortis, Generation Investment Management, Impax Asset Management, Jupiter, Kaufman Bros , KBC Asset Management, Newton, Nikko Asset Management Co, Pictet, RCM Capital Management, Swiss Re, UBS.
Survei ini dilakukan oleh Brunswick Research, sebuah perusahaan riset opini global yang fokus pada penelitian yang dilakukan di berbagai negara untuk FTSE100 dan perusahaan Fortune 500. Wawancara mendalam untuk survei kualitatif dilakukan selama periode 18 Agustus-17 September 2009. Opini dalam jajak pendapat merupakan pandangan peserta survei dan bukan pandangan WWF.
Tentang Forest Carbon Initiative WWF
Forest Carbon Initiative WWF menyatukan upaya WWF dalam isu konservasi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang intensif, baik dengan kantor nasional dan program-program di seluruh dunia, kami bekerja untuk meningkatkan dukungan terhadap kerangka kebijakan global untuk REDD dan upaya pelaksanaan REDD di lapangan, termasuk mengidentifikasi dan mendukung pelaksanaan tingkat negara melalui peningkatan kapasitas, pengujian pendekatan, dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai program REDD nasional. FCI melakukan berbagai penelitian dan mengumpulkan pemikiran para pemimpin dari berbagai negara dan berbagai sektor untuk memajukan dialog mengenai isu-isu kritis REDD, seperti mekanisme pembiayaan dan tantangan implementasi. Bukan hanya untuk mencapai manfaat iklim, tapi manfaat yang lebih luas bagi keanekaragaman hayati dan orang-orang yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. FCI tidak bertujuan mencapai bersih emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi pada tahun 2020.
Informasi lebih lanjut mengenai Forest Carbon Initiative WWF dapat ditemukan di: www.panda.org/forestcarbon
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Melissa Tupper, WWF, Washington D.C., +1 (202) 569-0842, Melissa.Tupper@wwfus.org
Oliver Phillips, Brunswick Group, New York, + (917) 861-0331, ophillips@brunswickgroup.com
Maria Figueroa Kupcu, Brunswick Group, New York, +1 (212) 333-3810,
mkupcu@brunswickgroup.com
Zulfira Warta, REDD Project Development Coordinator WWF-Indonesia, +6281510365320,
zwarta@wwf.or.id
Fazedah Nasution, Communications Officer Climate and Energy Programme WWF-Indonesia,
+6281315800396, fnasution(at)wwf.or.id
THE ROAD TO REDD
REDD
REDD stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). REDD mechanisms use market/financial incentives to reduce the emission of greenhouse gases from deforestation and forest degradation. REDD credits offer the opportunity to utilise funding from developed countries to reduce deforestation in developing countries. There are three proposals proposed by Parties and accredited observers including reducing emission from deforestation (RED), deforestation and forest degradation (REDD) or deforestation, degradation and enhancement (REDD+).
As forests are cut down for timber or firewood, burned to clear land for agriculture, or destroyed for mining or oil and gas extraction the carbon stored in the trees is released as CO2; this adds to the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This represents about 20 percent of current global carbon emissions, which is greater than the percentage emitted by the global transport sector with its intensive use of fossil fuels (IPCC 2007). Considering the above figure, it is increasingly accepted that mitigation of climate change will not be achieved without the inclusion of forests in an international regime.
From Montreal to Bali to Copenhagen
The idea of paying developing countries to prevent deforestation has been around for a long time, but it was not included in the Kyoto Protocol because of concerns over the effectiveness of such a mechanism. The international treaty did have a Clean Development Mechanism (CDM) for forestry, which allowed companies to get credits for planting new forests in open spaces or in deforested areas (afforestation and reforestation, respectively) but not for avoided deforestation. However, the forestry CDMs were unpopular because the project criteria and calculations of emissions and credits were too complicated to be implemented.
The idea developed in the Conferences of the Parties (COP) 11 to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Montreal 2005. It was Papua New Guinea and Costa Rica which were supported by eight Parties in a coalition known as Coalition for Rainforest Nations (CfRN) proposed an incentive to reduce emission from deforestation or known as Reducing Emissions from Deforestation (RED) in developing countries. At the beginning, forest destruction was not part of the discussion.
At the 13th UN Climate Change Conference held in Bali in December 2007, the 192 countries that ratified the UN Framework Convention on Climate Change agreed that REDD ought to be part of the post-Kyoto international treaty for mitigating climate change. This was part of the Bali Action Plan, a document that outlines the important issues in international climate negotiations. As nations gear up to mitigate climate change, several of them, including Peru, Brazil, Mexico, Papua New Guinea, and Kenya, are trying hard to figure out how to make REDD projects effective and incorporate them into future international climate agreements.
Several international agencies and financial organizations recently have invested in REDD. In the summer of 2008, the World Bank launched a Forest Carbon Partnership Facility. Fourteen countries, including Bolivia, Costa Rica, and Vietnam, will receive funding to pursue REDD projects. In October 2008, the UN Environment Programme (UNEP), along with the government of Norway, invested 0 million toward several REDD pilot projects around the world.
In December 2008, at the 14th UN Climate Change Conference in Pozna, Poland, policy makers, researchers, and environmentalists discussed the opportunities and challenges of REDD. Brazil, which committed to cutting emissions at this meeting, also pledged to halve Amazon deforestation by the year 2018. Some of the funds to conserve the Brazilian Amazon will come from the billion that the Norwegian government pledged to a new Amazon Fund. But for most people who think and breathe REDD, the real deadline is next year’s climate change conference in Copenhagen (often called COP-15), where leaders are hoping to formalize an agreement on how to move forward with this mechanism.
Kyoto and after Kyoto 2012
When nations departed Kyoto in 1997 (the 3rd Conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, or COP3), they left with dramatically different and unresolved questions about the role of forestry in meeting national greenhouse gas reduction targets. After years of acrimony, there is now growing consensus that tropical forest conservation must be integrated into the climate change framework.
In 1997 the Kyoto Protocol was drafted and approved by the UN as the “teeth” that would give the broader, less specific UNFCCC a real bite. This was a historic agreement. Industrialized nations of the world had agreed to limits on their greenhouse gas emissions. The wealthy countries were expected to take the lead as they had contributed most to global warming and also had the economic wherewithal to make cuts in emissions. Developing countries --- even though their emissions were rising --- were expected to take on quantitative reductions in the future, contingent on the industrialized countries keeping their promise to make real reductions first.
The Kyoto Protocol set GHG reduction targets for the period 2008-2012 for wealthy countries and then allowed countries significant flexibility in meeting the self-imposed targets. From 1997 to 2000, the Kyoto Protocol’s implementing rules were developed, debated, and painstakingly negotiated. At the end of 2000, at COP6, the whole process looked like it could collapse. One of the key stumbling blocks was whether emissions reductions achieved by developing nations that reduced rates of deforestation would be entitled to carbon trading. This issue pitted Europeans against Americans, Brazilians against other Latin American countries, and environmental groups against environmental groups.
Source: Rhitu Chatterjee. 2009. The Road to REDD. Environ. Sci. Technol., 2009, 43 (3), pp 557–560
