Meskipun saat ini kita sudah menjalani COP 15, dan Indonesia sedang disibukan dengan persiapan menuju REDD+ tapi ternyata di sisi lain banyak ketimpangan pemahaman yang muncul di masyarakat. Kesenjangan pemahaman tersebut tentu saja akan berpengaruh pada keterlibatan masyarakat kelak, ketika REDD+ siap di laksanakan.

 

Penyampaian informasi tentang REDD ataupun REDD+ memang erat kaitannya dengan metode penyampaian informasi, keengganan masyarakat dan birokrasi terhadap beberapa inisiatifadaptasi dan mitigasi yang dianggap terlalu rumit, serta ketiadaan suatu program pengembangan kapasitas yang membumi tentang REDD+.

 

Selain untuk memaparkan tetang studi pemetaan yang sudah di lakukan Center for People and Forest – RECOFTC Indonesia yang bekerja sama dengan GTZ Indonesiam sejak 2010 melaksanakan studi pemetaan dan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat akar rumput tentang REDD+ di Indonesia pada tanggal 23 Juni 2010 yang lalu.

 </. . .

Ketika negara maju mulai membicarakan tentang masalah pemasanan global dan penurunan emisi maka yang ikut merasakan imasnya adanya perubahan iklim tidak hanya negara maju. Dampak dari perubahan iklim merupakan dampak global yang tidak memandang batasan negara. Seperti negara-negara berkembang yang beberapa di antaranya ikut merasakan dampak dari perubahan iklim dan ikut “menanggung dosa”.

 

Seperti yang sudah kita ketahui, ada banyak cara yang bisa di terapkan untuk bisa membantu menyelamatkan hutan dan bumi. Ada yang bersifat lokal namun ada juga yang bersifat global. Salah satu usaha mitigasi yang kita kenal adalah REDD (Reducing Emission Deforestasion and Degradation).  Indonesia yang baru-baru ini mendapatkan dana hibah dari Norwegia sebesar US miliar dalam skema Reducing Emission Deforestation and Degradation (REDD). Juga turut berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Indonesia yang selama ini memang turut berperan, memiliki target penurunan emisi sebanyak 26%  yang akan di danai dari APBN. Target ini merupakan konversi energi terbarukan ya. . .

Pasca rangkaian acara COP – 13, Indonesia telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesia secara bertahap (phased-approach) yang terbagi atas 3 tahap: tahap persiapan, readiness phase, dan full implementation. Saat ini indonesia sudah berada dalam tahap readiness phase (2009-2010). Termasuk di dalamnya tahap sosialisasi dan konsultasi publik tentang REDDI Readiness Activities.

 

Konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses penyiapan pelaksanaan REDDI-Readiness melalui program FCPF (Forest Carbon Partnership Facility), Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan selaku penanggung jawab Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) dan program FCPF.

 

Selain itu, kegiatan ini sendiri memang bertujuan untuk menghindari overlapping dengan kegiatan yang pernah ada. “Tindak lanjut aprrova memang perlu diadakan adjsuting demi menghindari overlapping dari kegiatan serupa yang pernah ada”, tutur ibu Nur Masripatin, Sekretaris POKJA Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan. Menghindari overlapping supaya tidak perlu terjadi pengulangan.

<span la. . .

Sejak  Indonesia menggaungkan REDD sebagai salah satu kontribusi negara dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, berbagai pilot project pun semakin menjamur. Masing-masing inisiatif menggagas untuk bisa masuk dalam skema pendanaan REDD.

 

Tak hanya itu, pemerintah pun merasa harus bekerja keras untuk mewujudkan apalagi ketika presiden Susilo Yudhoyono memgumumkan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dan sebagian besar berasal dari sector kehutanan.

 

Saat ini Indonesia telah memasuki tahap kedua, yaitu tahap kesiapan REDD (readiness phase). Tahap ini merupakan peletakan dasar metodologi dan kajian kebijakan untuk mendukung rencana strategi REDD yang telah dikaji dan dianalisis dalam tahap pertama (preparadness phase). Selain metodologi dan kajian kebijakan dalam tahap ini juga mencakup peningkapan kapasitas dalam pelaksanaan demonstrasi aktif REDD.

 

Dalam pidato inception workshop REDD, akhir maret lalu menteri kehutanan mengatakan bahwa ada tiga isu besar yang utama dalam membangun . . .

Pemerintah Australia sepakat memberikan dana sebesar A$ 30 juta untuk proyek penghitungan karbon di Jambi. Proyek ini akan difokuskan pada metodologi penghitungan emisi karbon dioksida di kawasan hutan tanah kering (Kompas, 4/1).

 

Proyek ini merupakan lanjutan dari proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) yang masih berlangsung dan difokuskan di Lahan Gambut Sejuta Hektar, Kalimantan Tengah seluas lebih dari 100.000 ha. KFCP di dalamnya meliputi NGO seperti WWF-Indonesia, Wetlands International, CARE International; Yayasan BOS; Universitas Palangka Raya. Sedangkan perusahaan BHP Billiton merupakan salah satu penyumbang dana. Dana bagi Kemitraan ini berjumlah sebesar A$ 40 juta.

 

Kedua proyek ini dalam satu kerangka kerja sama Indonesia - Australia Forest Carbon Partnership yang diluncurkan pada 13 Juni 2008 selama 5 tahun sampai Oktober 2012. Kemitraan ini bergerak dalam bidang dialog kebijakan strategis mengenai perubahan iklim; peningkatan kapasitas pengukuran carbon; dan mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan demonstrasi REDD berbasis insentif.

 

Proyek di Jambi juga akan menghitung vol. . .